Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Perspektif Teknologi

Pendahuluan
Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki cita-cita ideal dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di bidang politik, sosial dan ekonomi sehingga kesejahteraan hidup terdistribusi secara adil dan merata di semua rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan IKN Nusantara merupakan keinginan luhur para penyelenggara negara meskipun masih terdapat resistensi dari segelintir pihak dalam rangka mewujudkan falsafah sila kelima Pancasila dengan mempertimbangkan beberapa potensi dan hambatan yang akan dialami. Salah satunya bidang keamanan dan ketahanan nasional dimana ketahanan nasional terdistibusi secara merata di seluruh wilayah luar Jawa sehingga jika terjadi krisis di pulau Jawa maka ketahanan nasional tetap terjaga.

Masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meningkatkan kesejahteraan nasional, menjaga ketahanan dan keamanan nasional serta mendistribusikan sumber daya manusia secara terukur dan terarah. Ibu Kota Negara menjadi pusat peradaban nasional dengan keberagaman identitas yang unik dan otentik. Setiap warga negara dituntut kontribusi positif dan berperan bagi kemajuan IKN sebagai simbol kemajuan negara. Salah satu konsep yang akan dibangun di IKN baru adalah kota cerdas (smart city) yang terkoneksi kepada perangkat teknologi dan ilmu pengetahuan kontemporer seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), algoritma dan teknologi informasi dalam menjalankan roda kekuasaan.  

Konsep kota cerdas (smart city) terwujud melalui penggunaan teknologi baik berupa mesin cerdas maupun perangkat teknologi informasi dalam bentuk aplikasi sebagai sistem penunjang birokrasi penyelenggara kekuasaan, tidak hanya pihak swasta akan tetapi instansi negeri yang tergabung dalam satu wilayah IKN. Salah satu kelebihan kota cerdas adalah terkoneksinya data, jaringan dan informasi dalam satu wilayah sehingga memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan data. Sistem birokrasi terintegrasi yang akan membentuk sistem layanan publik yang terbuka dan saling terkait. Sehingga setiap SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara akan berkolaborasi dalam menciptakan sistem kinerja berkelas dunia.

Masa depan IKN Nusantara akan mengalami kendala ketika berhadapan dengan persoalan teknologi seperti potensi hack, crash dan malfungsi yang dapat mengganggu jalannya kinerja. Penggunaan teknologi dalam kota cerdas satu sisi memberikan kemudahan, kecepatan dan keterbukaan dalam kinerja namun di sisi lain terdapat beberapa persoalan serius yang dapat mengganggu kondisi kinerja terutama faktor keamanan dan ketahanan yang mengancam kedaulatan negara.

Pembahasan
Penggunaan teknologi sebagai alat utama dalam menjahit kinerja dan layanan di IKN Nusantara akan membentuk jaringan data dan informasi menjadi terpusat dan terbuka sehingga akses kepada sumber layanan dapat diperoleh secara mudah dan murah. Sumber kehidupan strategis dapat diakses publik tanpa kendala dan rintangan yang berarti.

Memangkas Sistem Birokrasi
Penggunaan teknologi dalam sistem birokrasi akan meringkas sistem birokrasi yang rumit dan kompeks. Pola birokrasi semakin ramping, tanpa harus banyak “pintu” untuk dilaluinya. Sistem birokrasi yang ringkas akan menghasilkan output kinerja yang lebih efektif dan hasil yang lebih efisien sehingga publik akan mendapatkan layanan yang berkualitas. Mutu pekerjaan akan semakin meningkat sehingga berimplikasi kepada meningkatnya pendapatan negara guna mensejahterakan rakyat banyak.

Sebagai mata rantai sistem birokrasi, persoalan administrasi dan manajemen yang manual dapat diotomatisasi melalui instrumen teknologi sehingga pola kinerja berubah yaitu dari metode manual-tradisional yang tertutup menjadi otomatis-digital yang terbuka. Otomatisasi sistem birokrasi secara digital akan mempercepat waktu penyelesaian kinerja serta meningkatkan kualitas output kinerja sebab proses analisis terhadap beban kerja yang kompleks diselesaikan melalui perangkat algoritma atau kecerdasan buatan yang hasilnya lebih valid dan terukur.

Cara-cara manual seperti tatap muka, penggunaan ATK (alat tulis kantor) dan kertas kerja berubah format akan menjadi digital dan paperless sehingga tidak membutuhkan anggaran besar untuk pengadaan alat-alat kerja tradisional tersebut. Pola kinerja digital akan merubah reputasi kinerja lembaga negara yang terkesan lambat, korup dan tidak profesional serta mendorong sistem kinerja yang terkontestasi. Pembangunan sistem birokrasi kelas dunia dapat terwujud melalui perangkat teknologi dengan beberapa syarat yaitu 1, sistem keamanan yang tangguh. 2, pembentukan sistem birokrasi yang berorientasi hasil. 3, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. 4, kolaborasi dan sinergi antara lembaga.

Pusat Informasi dan Data
Penggunaan teknologi dalam membangun sistem birokrasi nasional di IKN Nusantara akan membentuk maha data (big data) sebagai sumber informasi publik yang dapat diolah menjadi satu disiplin ilmu pengetahuan. Penggunaan infrastruktur teknologi yang terpusat menjadi satu kesatuan maha data yang saling terkoneksi. Saling terkoneksi antara informasi dan data memudahkan bagi pengguna data maupun pengelola data untuk melahirkan sebuah paket informasi yang valid dan dapat diakses oleh siapapun.

Pemusatan maha data merupakan aset paling berharga bagi negara karena informasi penting ada di dalamnya. Siapapun yang menguasai sumber data-data penting negara maka akan menjadi ladang kekayaan komersial baginya sehingga tidak jarang banyak oknum-oknum yang ingin membobol sumber data untuk kepentingan pribadi maupun kelompok guna kepentingan komersial, dijual kepada pihak lain.

Salah satu langkah yang harus dibangun adalah sistem keamanan maha data yang tangguh, rahasia dan sulit ditembus. Ancaman keamanan dari para hacker, kehilangan data, kerusakan data serta malfungsi dari alat-alat teknologi tersebut harus dideteksi sedini mungkin sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang tentu saja akan merugikan negara secara materil dan mengancam kedaulatan negara sebab segala sesuatu yang berkaitan dengan kerahasiaan otoritas negara terbuka kepada publik.

Pembangunan sistem keamanan nasional (security system) perlu melibatkan beberapa kalangan terutama teknokrat yang ahli bidang keteknologian serta memiliki wawasan kebangsaan yang cukup sehingga memiliki tanggung jawab moral kebangsaan dalam tugas sehari-hari. Sistem keamanan dari peretasan, crash dan malfungsi dapat diminimalisir dengan beberapa langkah yaitu 1, Penunjukan pihak otoritas yang menjaga kerahasiaan data. 2, membangun infrastruktur keamanan teknologi yang canggih dan modern berdasarkan anggaran yang memadai. 3, memperkuat penegakan hukum yang modern. 4, membentuk regulasi hukum atas kejahatan cyber dengan pidana maksimal. 5, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan perangkat teknologi secara berkala dan berjenjang.    

Layanan Publik Mudah dan Murah
Penggunaan teknologi dalam membangun sistem birokrasi kelas dunia di IKN Nusantara dapat berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yaitu 1, biaya layanan terjangkau. 2, waktu layanan cepat dan tepat waktu. 3, layanan bersifat responsif, aktif dan prediktif. 4, pola layanan sederhana/ringkas dan mudah digunakan. 5, sistem birokrasi yang terintegrasi antar lembaga sehingga antar lembaga saling berkolaborasi.

Layanan mudah dan murah ini merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat dimana penyelenggara negara “hidup” dari pajak yang diberikan oleh rakyat untuk anggaran operasionalnya sehingga semua kebijakan dan layanan lembaga negara harus mengkalkulasi kepentingan rakyat sebagai pengguna utama. Layanan publik yang prima akan meningkatkan reputasi lembaga serta meningkatkan kepuasan para pengguna layanan yang akan menstimulasi pertumbuhan kesejahteraan publik secara makro.

Masa depan IKN Nusantara sangat ditentukan oleh aktor-aktor SDM yang menjalaninya. Sistem layanan one touch service sangat mempercepat hasil layanan bagi setiap penggunanya. Kemudian bagi setiap pengguna layanan juga diberikan akses untuk melakukan pengawasan dan kontrol langsung terhadap kinerja dan layanan penyelenggara negara sehingga kebijakan layanan dapat terus dievaluasi untuk dicarikan inovasi yang solutif atas persoalan tersebut.

Distribusi Keadilan
Salah satu tujuan mulia pemindahan Ibu Kota Negara adalah pendistribusian keadilan dalam aspek bernegara seperti ekonomi dan kesejahteraan, keamanan dan ketahanan, serta penyebaran sumber daya manusia. Hal ini juga sejalan dengan Sila kelima Pancasila dimana setiap warga negara berhak ikut serta dalam pembangunan nasional yang akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan hidupnya.

Di dalam Islam, ada sebuah konsep hijrah yaitu perpindahan dari suatu lokus kepada lokus lain untuk meraih kemaslahatan bersama. Hijrah ini sangat dianjurkan tatkala manusia meyakini akan meraih kemaslahatan jika dirinya hijrah kepada yang lebih baik. Hijrah kepada yang lebih baik dalam segala aspek juga dapat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dirinya semakin menyadari bahwa anugerah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia teramat besar. Berdasarkan pengalaman dan pengamalan itulah, perpindahan ibu kota negara mengandung banyak kebaikan dan maslahat kebangsaan dari berbagai potensi ancaman yang dapat merugikan warga negara hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam yang artinya “Menolak kemudharatan harus diutamakan ketimbang meraih kemaslahatan”.    

Penutup
Penggunaan teknologi dalam bidang penyelenggaraan kekuasaan negara merupakan keniscayaan yang relevan dengan kemajuan zaman dan perkembangan masyarakat sipil 5.0. Teknologi merupakan solusi bagi setiap persoalan birokrasi pemerintahan yang cenderung lambat, korup dan tidak profesional. Penggunaan teknologi dapat mengatasi seluruh persoalan lembaga sekaligus memberikan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan dan kemurahan dalam pelayanan publik.

Pengunaan teknologi dalam birokrasi pemerintahan memberikan harapan berupa masa depan Ibu Kota Negara (IKN) yang unggul dan prima di tengah kemajemukan nilai identitas yang unik dan otentik di pentas dunia dengan beberapa syarat yaitu 1, pembangunan sistem keamanan yang tangguh dari peretasan, crash dan malfungsi. 2, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pandai mengoperasionalkan teknologi. 3, pembangunan infrastruktur teknologi dengan basis anggaran yang memadai.

Adapun saran penulis adalah masa depan IKN Nusantara dapat terwujud berhasil dalam mendistrisbusikan kesejahteraan rakyat sebagaimana falsafah sila kelima Pancasila apabila memenuhi beberapa syarat yaitu penggunaan teknologi secara masif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di IKN Nusantara beserta pengembangan algoritma dan kecerdasan buatan yang linier dengan teknologi itu sendiri tanpa harus mengeliminasi peran-peran manusia.  

Berbagi :